admin

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN BILATERAL TERKAIT PINJAMAN KEPADA CHINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRACT Proyek One Belt One Road (OBOR) yang diinisasi oleh Pemerintahan China telah mencengkram negara-negara di dunia internasional. Terkhusus kepada Asia Tenggara, dimana Malaysia dan Indonesia sebagai negara peminjam kepada China. Penggantian pemerintahan di Malaysia terkait dengan kasus korupsi 1 MDB, mengakibatkan perubahan kebijakan Pemerintahan Malaysia. Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintahan tersebut, pemerintahan yang baru …

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN BILATERAL TERKAIT PINJAMAN KEPADA CHINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Selengkapnya »

Pakar Hukum dan Sejumlah Dosen di USU Tolak Revisi UU KPK, Ini Alasannya….

Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] yang dianggap kontroversial, memancing polemik di kalakangan pakar hukum dan Rakyat Indonesia. Di antara itu puluhan pakar hukum dan dosen Universitas Sumatera Utara (USU), Medan menolak revisi UU KPK. Bismar dan sejumlah dosen USU pun menentang setiap usaha yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi dan KPK. Nama-nama pakar dan dosen …

Pakar Hukum dan Sejumlah Dosen di USU Tolak Revisi UU KPK, Ini Alasannya…. Selengkapnya »

DOSEN USU TOLAK REVISI UU KPK

Rakyat Indonesia kembali dikejutkan oleh sidang Paripurna DPR yang menyetujui Usulan Revisi UU KPK. Di mana proses pembahasan RUU dilakukan tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi, dan partisipasi publik. Akibatnya, banyak elemen yang menolak revisi yang saat ini sudah di tangan Presiden RI, Joko Widodo. Adapun nama-nama yang menentang revisi UU KPK dari akademisi USU tersebut, …

DOSEN USU TOLAK REVISI UU KPK Selengkapnya »

The Regulatory Framework of Village-Owned Enterprise in Indonesia: Does It Conform with Good Corporate Governance Principles?

ABSTRACT The establishment of Village-Owned Enterprises (“BUM Desa”) in Indonesia is expected to improve the village economy. Business entities like BUM Desa receiving capital from the public budget must apply Good Corporate Governance (GCG) principles, which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness. BUM Desa need to be managed based on these principles to reach …

The Regulatory Framework of Village-Owned Enterprise in Indonesia: Does It Conform with Good Corporate Governance Principles? Selengkapnya »

Peranan Satuan Pengendalian Internal Pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan Dalam Mendukung Prinsip Good Corporate Governance

ABSTRACT Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peranan Satuan Pengendalian Internal dalam mendukung prinsip Good Corporate Governance (GCG) di PT.Perkebunan Nusantara IV Medan telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetap kan sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian intern pada perusahaan tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan data pendukung dari literatur, …

Peranan Satuan Pengendalian Internal Pada PT.Perkebunan Nusantara IV Medan Dalam Mendukung Prinsip Good Corporate Governance Selengkapnya »

Perizinan Terhadap Usaha Gadai Swasta di Indonesia Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 31 tahun 2016

ABSTRACT Saat ini banyak terdapat usaha-usaha gadai berbentuk perusahaan gadai swasta yang didirikan oleh masyarakat, mulai dari papan nama yang dipampang di bagian depan outlet usahanya terlihat bahwa perusahaan gadai swasta tersebut menerima benda-benda bergerak. Kegiatan perusahaan gadai seperti ini tetap mendapatkan pangsa pasar yang disebabkan tingginya permintaan atas kehadiran perusahaan gadai swasta yang dilakukan …

Perizinan Terhadap Usaha Gadai Swasta di Indonesia Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 31 tahun 2016 Selengkapnya »

Implementasi Pengawasan Satgas Waspada Investasi Terhadap Perusahaan Penyedia Perjalanan Travel Luar Negeri Studi Kasus First Travel di Indonesia

ABSTRACT Melihat banyaknya korban penipuan yang dilakukan agen travel terhadap masyarakat maka masyarakat bingung untuk mengadu kepada instansi mana. Bila melihat dari lembaga pengawas terhadap agen perjalanan maka yang berwenang adalah Kementerian Pariwisata sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 mengenai Kepariwisataan. Dan apabila agen perjalanan merupakan agen perjalanan haji/ummroh maka pengawasan juga dapat …

Implementasi Pengawasan Satgas Waspada Investasi Terhadap Perusahaan Penyedia Perjalanan Travel Luar Negeri Studi Kasus First Travel di Indonesia Selengkapnya »

Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Multi Guna Sebagai Produk Kredit Retail di Bank Sumut (Studi Bank Sumut Cabang Utama)

ABSTRACT Perkembangan perekonomian Indonesia semakin meningkat seiring dengan meningkatnya keanekaragaman kebutuhan masyarakat.Dunia perbankan memegang peranan penting dalam pertumbuhan stabilitas ekonomi.Maka itu perbankan melahirkan salah satu produk kredit retail yaitu kredit multi guna berdasarkan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai ketentuan pemberian …

Kajian Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Multi Guna Sebagai Produk Kredit Retail di Bank Sumut (Studi Bank Sumut Cabang Utama) Selengkapnya »

Penerapan Prinsip Karakter dalam Pemberian Kredit Modal Kerja oleh Bank Ditinjau dari Perspektif Hukum Perbankan

ABSTRACT Pada masa era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia telah banyak melakukan perkembangkan secara signifikan dalam kegiatan usaha yang mereka jalankan. Dalam rangka mengembangkan usaha kecil dan menengah, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan untuk memberdayakan Usaha Kecil dan Menengah salah satunya adalah dengan kehadiran kredit modal kerja sebagai salah satu bentuk dalam upaya membiayai kebutuhan …

Penerapan Prinsip Karakter dalam Pemberian Kredit Modal Kerja oleh Bank Ditinjau dari Perspektif Hukum Perbankan Selengkapnya »