AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN BILATERAL TERKAIT PINJAMAN KEPADA CHINA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

ABSTRACT

Proyek One Belt One Road (OBOR) yang diinisasi oleh Pemerintahan China telah mencengkram negara-negara di dunia internasional. Terkhusus kepada Asia Tenggara, dimana Malaysia dan Indonesia sebagai negara peminjam kepada China. Penggantian pemerintahan di Malaysia terkait dengan kasus korupsi 1 MDB, mengakibatkan perubahan kebijakan Pemerintahan Malaysia.
Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintahan tersebut, pemerintahan yang baru membatalkan perjanjian bilateral pembangunan infrastruktur yang telah dibuat sebelumnya. Dasar pembatalan tersebut, dikarenakan seluruh bahan baku atau material yang digunakan berasal dari China berikut juga insinyur-insinyur dan buruh-buruh kasarnya, sehingga menyebabkan terjadinya migrasi penduduk besar-besaran dari China ke Malaysia.
Dalam hal pembatalan ini, tentunya berakibat 
hukum kepada Malaysia sebagai negara peminjam dan China sebagai negara yang meminjamkan. Berbeda dengan Indonesia yang sampai dengan saat ini, diketahui bahwasanya Pemerintahan Indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan Pemerintahan China dalam hal pembangunan infrastruktur, seperti : jalan toll dan bandara di wilayah Indonesia. Permasalahan utama dalam kajian ini, yaitu jika sengketa bilateral ini dibawa ke Mahkamah Internasional, bagaimana mekanisme untuk melakukan eksekusi putusan pengadilan internasional yang akan dikeluarkan nantinya.

Kata Kunci: Pembatalan Perjanjian Bilateral, Pinjaman Kepada China, and Hukum Internasional

Share Info Via:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn