Perizinan Terhadap Usaha Gadai Swasta di Indonesia Ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no. 31 tahun 2016

ABSTRACT

Saat ini banyak terdapat usaha-usaha gadai berbentuk perusahaan gadai swasta yang didirikan oleh masyarakat, mulai dari papan nama yang dipampang di bagian depan outlet usahanya terlihat bahwa perusahaan gadai swasta tersebut menerima benda-benda bergerak. Kegiatan perusahaan gadai seperti ini tetap mendapatkan pangsa pasar yang disebabkan tingginya permintaan atas kehadiran perusahaan gadai swasta yang dilakukan secara cepat, mudah, aman dan berbiaya rendah. OJK mengakui bahwa perusahaan gadai swasta yang didirikan oleh masyarakat memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan, tetapi usaha ini masih dikategorikan oleh OJK sebagai usaha gadai liar yang berpotensi menimbulkan kerugian pada masyarakat sehingga butuhnya kepastian hukum bagi pelaku usaha pergadaian dengan mendaftarkan usaha pergadaiannya kepada OJK. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan pengumpulan data secara penelusuran kepustakaan (library research) dan kemudian data dianalisis dengan metode kualitatif. Usaha gadai swasta adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga yang dilakukan oleh badan hukum non pemerintah kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Usaha gadai ini harus didaftarkan kepada OJK guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha serta mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan tukang rentenir yang bunganya relative tinggi. Pada saat pendaftaran izin usaha gadai swasta, pelaku usaha gadai swasta harus memenuhi ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Otoritas Jasa Keungan No. 31 tahun 2016 tentang usaha pergadaian. Perizinan terhadap usaha gadai swasta dilakukan dan diawasi oleh OJK. Dalam hal wewenang OJK dalam pemberian izin usaha ini diatur di dalam pasal 9 huruf H angka 1 Undang-Undang Otoritas Jasa keuangan No. 21 tahun 2012.

Share Info Via:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn