Aspek Hukum Pendirian Bank Umum Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

ABSTRACT

Perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup tentang lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Kegiatan usaha perbankan adalah untuk mengimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yan membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa-jasa lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang. Kewenangan pengawasan ini sebelumnya dimiliki oleh Bank Indonesia, yang kemudian beralih dengan amanat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pasca dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan, maka fungsi, tugas, dan wewengang pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha keuangan di sektor perbankan beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan umum tentang perbankan menurut undang-undang perbankan, bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengawasan perbankan di Indonesia, dan bagaimana aspek hukum pendirian Bank Umum berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data-data sekunder yang diperlukan, meliputi hukum primer, sekunder, tersier, yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif guna memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan dalam hal pemberian perizinan pendirian Bank Umum dan pemberian perizinan kegiatan usaha Bank Umum. Dalam pendirian Bank Umum terdapat persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pihak yang akan mendirikan Bank Umum tersebut diantaranya adalah susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian, dan kelayakan rencana kerja. Persyaratan-persyaratan tersebut diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan agar dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank terhindar dari potensi risiko yang dapat menggangu kesehatan bank.

Share Info Via:

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google+
Share on linkedin
LinkedIn